KEADAAN GUNUNG

STATUS GUNUNG SINABUNG TURUN JADI SIAGA
Ketua Tim Tanggap Darurat Agus Budianto di Medan, Kamis (23/9), mengatakan, penurunan status itu dilakukan setelah dilaksanakan penelitian dan pengamatan terhadap potensi gempa, deformasi dan konsentrasi sulfat (SO2) Gunung Sinabung.
Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) itu, penurunan status tersebut juga menyebabkan berkurangnya radius bahaya dari 6 kilometer menjadi 3,5 kilometer.

"Kita sangat mengharapkan penurunan status lebih rendah lagi. Karena status Siaga masih menyisakan daerah rawan 3,5 kilometer dari titik erupsi (letusan)," katanya.

Agus menjelaskan, rekomendasi penurunan status itu juga didasarkan atas kajian terhadap unsur-unsur gas berbahaya bagi kehidupan pada jarak sekitar 3,5 kilometer dari kawah Gunung Sinabung yang masih berkategori gunung berapi kelas A.

Dengan penurunan status itu, pihaknya merekomendasikan agar Pemkab Tanah Karo memperbolehkan masyarakat yang rumahnya berada di luar radius 3,5 kilometer untuk kembali dari lokasi pengungsian dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Namun pihaknya mengharapkan masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas dan menyesatkan karena pihaknya akan rutin memberikan perkembangan situasi kepada Pemkab Tanah Karo.

"Kalau pun terjadi letusan di kemudian hari, ancaman sebaran debu vulkanik Gunung Sinabung dan lontaran lava pijarnya, tidak akan melebihi radius tiga kilometer dari kawah," katanya.

Meski demikian telah terjadi penurunan status, tetapi aktivitas Gunung Sinabung masih menyisakan ancaman yang cukup besar bagi tiga desa yang berada dalam radius 3,5 kilometer gunung berapi tersebut.

Tiga desa itu adalah Desa Suka Meriah, Desa Bekerah dan Desa Simacem, kata Agus.

Sementara itu, Humas Pemkab Tanah Karo Jhonson Tarigan menyatakan bahwa selain tiga desa itu, masih ada tiga desa lain yang rawan dengan aktivitas Gunung Sinabung yakni Desa Sigarang-garang, Desa Mardinding dan Desa Hutagugung.

Enam desa yang masuk kawasan rawan itu dihuni sekitar 6.000 warga yang sampai kini belum diperbolehkan untuk pulang, katanya.

Namun Jhonson Tarigan belum mengetahui lamanya waktu warga enam desa harus bertahan di pengungsian karena kita masih terus menunggu rekomendasi dari Tim Tanggap Darurat dan PVMBG.

Pemerintah Indonesia Serahkan Dana Bantuan bagi Korban Badai Nargis di Myanmar
Duta Besar RI untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono atas nama Pemerintah RI telah menyerahkan secara simbolis dana bantuan sejumlah US$ 1,000,000 (satu juta dolar AS) dari Pemerintah RI, kepada Pemerintah Uni Myanmar yang diwakili oleh Ketua Tripartite Core Group (TCG) yang juga merupakan Ketua Civil Service Selection and Training Board (CSSTB) U Kyaw Thu, di Kantor CSSTB, Nay Pyi Taw, Myanmar pada 31 Agustus 2009. Turut hadir menyaksikan peristiwa tersebut, Duta Besar Thailand untuk Myanmar H.E. Bansarn Bunnag dan DR. William Sabandar sebagai wakil-wakil dari ASEAN, juga pejabat-pejabat perwakilan dari Departemen Luar Negeri RI.

Bantuan tersebut merupakan perwujudan dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden RI kepada pemimpin Myanmar Jenderal Than Shwe, setelah badai Nargis melanda Myanmar pada bulan Mei 2008. Penyerahan dana bantuan telah melampaui batas waktu karena terhambat masalah perbankan, tetapi berkat upaya yang tidak kenal lelah dan koordinasi yang baik dari departemen-departemen Pemri terkait maka dana akhirnya dapat disampaikan kepada pihak yang berhak.

Seperti telah disepakati sebelumnya oleh kedua negara, dana tersebut akan digunakan guna membantu upaya-upaya pemulihan pada sektor pendidikan dan kesehatan di Delta Irrawaddy, dengan alokasi 75% dan 25%. Kedua sektor tersebut merupakan prioritas utama yang menjadi perhatian Pemerintah RI maupun Pemerintah Myanmar. Penyampaian bantuan ini diharapkan akan semakin meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia-Myanmar, terlebih dalam menyongsong 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara, pada 27 Desember 2009 mendatang. (Sumber: KBRI Yangon)Ss


KOMISI VIII DPR APRESIASI POSITIF KINERJA EMBARKASI PADANG
Komisi VIII DPR menyatakan salut terhadap kinerja embarkasi Padang dalam memberikan pelayanan jemaah haji untuk penduduk Padang dan sekitarnya. Disamping itu embarkasi Padang dapat menjadi pilot project di Indonesia.

Pendapat tersebut disampaikan oleh sebagian besar anggota tim kunker Komisi VIII DPR saat meninjau asrama haji dan fasilitas di asrama tersebut, hari Rabu, (12/12) “Pertahankan pelayanan terbaik di embarkasi padang ini,”kata anggota DPR dari PKS Al Yusni. Ia mengatakan, Departemen Agama juga harus mendorong pemulangan jamaah dengan melakukan pembinaan yang terencana.

Nurul Imam Mustopa (F-PD) mengatakan, keberadaan embarkasi Padang sebagai unsur adanya pemerataan dan keadilan dari pusat ke daerah.

Hal senada disampaikan oleh Hanief Ismail dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dirinya mengapresiasi positif kinerja embarkasi Padang. “ini termasuk yang terbaik di Indonesia,”katanya.

Sementara itu, Edy Jauzie Muhsin Bafadal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai embarkasi Padang dapat menjadi pilot project embarkasi terbaik di Indonesia. Disamping ia mengatakan, embarkasi harus menyediakan pemantauan kesehatan terakhir untuk para jamaah.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Padang Darwas mengatakan, embarkasi Padang telah memberangkatkan 23 kloter dengan sisa 1 kloter sebesar 78 orang diberangkatkan minggu ini.

Kapasitas jamaah di asrama haji Padang sebesar 1200 orang dengan fasilitas AC di setiap kamar. Jumlah embarkasi sebesar 7512 orang terdiri dari 4506 orang dari Sumatra Barat, 1609 berasal dari Bengkulu, 357 orang dari Jambi.

Penerbangan embarkasi Padang sudah berlangsung selama 2 tahun, kerjasama dengan instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Kesehatan. (si)

Sphere Humanitarian Standards
:: Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Bogor-Jawa Barat
:: Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Denpasar-Bali
:: Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Makassar-Sulawesi Selatan
:: Pelatihan untuk Pelatih Sphere Tingkat Nasional, Magelang-Indonesia

Apa itu SPHERE?

Memenuhi kebutuhan paling hakiki dan pemulihan kehidupan secara bermartabat merupakan prinsip inti dari semua upaya atau tindakan kemanusiaan.

Tujuan dari piagam kemanusiaan dan Standar Minimum adalah untuk meningkatkan efektifitas bantuan kemanusiaan, dan membuat organisasi kemanusiaan lebih bertanggungjawab. Hal ini berdasarkan pada dua keyakinan utama: (1) segala cara yang mungkin hendaknya digunakan untuk meringankan penderitaan manusia akibat konflik atau bencana, dan (2) korban bencana mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan oleh karenanya berhak terhadap bantuan.

Prakarsa tentang Sphere diluncurkan pada tahun 1997 oleh suatu kelompok Organisasi non Pemerintah (ORNOP) kemanusiaan dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang merumuskan suatu Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter) dan menentukan Standar-Standar Minimum (Minimum Standars) untuk dicapai dalam respons bencana, pada tiap-tiap dari lima sektor kunci (sanitasi dan pasokan air, gizi, bantuan pangan, hunian dan pelayanan kesehatan). Proses ini menghasilkan diterbitkannya Buku Pegangan Sphere yang pertama pada tahun 2000.

Piagam Kemanusiaan

Inti dari Buku Sphere adalah Piagam Kemanusiaan. Berdasarkan prinsip hukum kemanusiaan internasional, hokum hak asasi manusia internasional, hokum pengungsi, dank ode etik bagi Gerakan Palang merah dan Bulan Sabit Internasional serta LSM dalam penanggulangan bencana, Piagam Kemanusiaan menyatakan prinsip inti yang mengatur upaya atau tindakan kemanusiaan dan menegaskan hak korban bencana terhadap perlindungan dan bantuan. Piagam Kemanusiaan juga menegaskan tanggungjawab secara hokum Negara dan mereka yang bertikai untuk menjamin hak korban terhadap bantuan dan perlindungan. Jika mereka tidak dapat menjamin hak tersebut, mereka selayaknya memberikan izin organisasi kemanusiaan untuk melakukan upaya tersebut.

Standar Minimum
Minimum Standar dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan pakar yang sangat luas untuk setiap sektornya. Kebanyakan dari Minimum Standar, dan indikatornya, bukanlah hal baru, tetapi merupakan kumpulan dan adaptasi dari pengetahuan dan praktik yang berkembang saat itu. Secara keseluruhan, Minimum Standar mewakili kesepakatan antara berbagai organisasi, dan menandai sebuah tekad baru guna meyakinkan bahwa prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam setiap upaya kemanusiaan.

Cakupan dan Keterbatasan Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum
Kemampuan stiap organisasi mencapai Standar Minimum sangat tergantung dari berbagai faktor. Beberapa diantaranya dalam jangkauan control mereka, sementara itu terdapat faktor seperti politik dan keamanan yang berada di luar jangkauan kontrolnya. Faktor yang paling penting adalah sejauh mana sebuah organisasi kemanusiaan memperoleh akses kepada korban bencana, apakah mereka memperoleh dukungan dan kerjasama dari penguasa, dan apakah mereka dapat beroperasi dalam kondisi keamanan yang ada. Ketersediaan dana, sumberdaya manusia dan material yang cukup juga sangat mutlak adanya.

Sementara Piagam Kemanusiaan merupakan pernyataan umum tentang prinsip kemanusiaan, Standar Minimum tidak dimaksudkan mengatasi seluruh masalah upaya atau tindak kemanusiaan. Pertama, Standar Minimum tidak mencakup semua bentuk bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Kedua, dan yang lebih penting, Standar Minimum tidak mengatasi masalah Perlindungan kemanusiaan.

Untuk memahani lebih jauh tentang Sphere, bisa dibaca di Buku"Sphere: Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana", Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, April 2005.

::Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Bogor-Jawa Barat

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional pada tanggal 29 Agustus 2005 sampai tanggal 1 September 2005, di Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh 24 peserta dari berbagai institusi/organisasi, baik wakil dari pemerintah, akademisi, LSM lokal dan internasional, masyarakat, dan sebagainya. Berikut ini nama-nama yang mengikuti kegiatan pelatihan Sphere di Bogor :

1. Andi Saguni (Depkes RI)
2. dr. Aronica T.A. (B. S. M. I.(Bulan Sabit Merah Indonesia)
3. Benny B. Arnoldo (YKPMI)
4. Catur J. Sudira (MPBI)
5. Chairuddin (Peran)
6. Chandra Lukitasari (MPBI)
7. Christina M. Rantetana (Polhukam)
8. Efendi Panjaitan (Elsaka Sumut)
9. Hendra Permana S. (Mercy Corps.)
10. M. Hidayatussyadiqin (Kesbanglinmas Prop. Kalsel)
11. Maya Satochid (DiaKonie Emergency Aid)
12. Mufandi (Kesbanglimas Prop.Jambi)
13. Muhammad Saleh (HRC(Humanitarian Relief Center)
14. Nurjanah (Puskasi STKS Bandung)
15. Oya Rochita (Kerlip)
16. Raja Surya DM. (Polhukam)
17. Siswanto B.P. (Bakornas PBP Jakarta)
18. Siti Mulyati, Sip. (Dinas Trantib Jakarta Barat/Satkorlak DKI Jakarta)
19. Kompol. Susajato (Biro Ops Polda Metro Jaya)
20. Surya Aslim (Islamic Relief)
21. Teruna Jaya (CARE Internasional)
22. Tukino (Puskasi STKS Bandung)
23. Winarno Yusdi (IIDP)
24. Wuri Andayani (Cerdas Bangsa)

Fasilitator Training :

H. Iskandar Leman (Oxfam International, Oxfam Amerika)

:: Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Denpasar-Bali

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional pada tanggal 29 Agustus 2005 sampai tanggal 1 September 2005 di Denpasar, Bali. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dari berbagai institusi/organisasi, baik wakil dari pemerintah, akademisi, LSM lokal dan internasional, masyarakat, dan sebagainya. Berikut ini nama-nama yang mengikuti kegiatan pelatihan Sphere di Denpasar :

1. Frans. K. Samon (SATKORLAK NTT)
2. Nike (CWS Nias)
3. Herman Waruwu (Surfaid Intl-Nias)
4. Agus Sardiyarso (BAKORNAS PBP Jakarta)
5. Didik S Mulyana (Komunitas Peduli Bencana)
6. Ose Luan (SATLAK KAB. BELU)
7. ET Paripurno (Pusat Studi Bencana-UPN Yogya)
8. Jus Nakmofa (FKPB – Kupang)
9. Aminuddin Kirom (MPBI)
10. Aron Hutasoit (PMK HKP Jakarta)
11. Achfas Zacoeb (UNIBRAW – Malang)
12. Tonny S bengu (Care Intl Indonesia)
13. Endra (PMI daerah Bali)
14. Yanto (Care international)
15. Indro (PPMK – Depkes)
16. Sutrisna (Islamic Relief Indonesia)
17. Ketut Nendra (Kesbang Linmas Bali)
18. Nyoman Cindra (SATKORLAK NTB)
19. Petra Schneider (Yayasan IDEP)
20. Sofyan (WALHI EKNAS)
21. Tiromsa Sinaga (Yayasan IDEP)
22. Gendon (Kappala Indonesia-Jogja)
23. A. Junaidi (WALHI – NTB)
24. Eko Supeno (LPPM – UNAIR)
25. Nus Silli (Fird Ende)

Fasilitator Training

1. Benny Usdianto (Oxfam GB)
2. Dr. R. Heru Ariyadi, MPH. (Indonesian Red Cross/PMI)
3. Banu Subagyo (Oxfam GB)
4. Theresia Wuryantari (MPBI)

:: Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional, Makassar-Sulawesi Selatan

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Sphere Tingkat Nasional pada tanggal 5-8 September 2005 di Makassar-Sulawesi Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh 34 peserta dari berbagai institusi/organisasi, baik wakil dari pemerintah, akademisi, LSM lokal dan internasional, masyarakat, dan sebagainya. Berikut ini nama-nama yang mengikuti kegiatan pelatihan Sphere di Makassar :

1. Agus Setiawan (Oxfam Banda Aceh)
2. Ambo Tang (YSBB)
3. Arief Rachman (YPSHK)
4. Asmar Exwar (Jurnal Celebes)
5. Eddy Purwanto (YEU – Ambon)
6. Eko Yuli Handoko (Pusat Studi Bencana ITS – Surabaya)
7. Faisal Djalal (Como Consulting)
8. Fatchul Hadi (Bakornas PBP)
9. Hasan S.Pd (LEMM Lembaga Eksistensi Muslim Maluku)
10. Heryansyah (Oxfam Banda Aceh)
11. Inda Fatinaware (Pokja Analisis dan Studi Kebijakan)
12. Irmalisa (Oxfam Banda Aceh)
13. Iskandar Lamuka (LPMS Sulteng)
14. Johny D.A. Saptenno (CARDI Maluku)
15. Junet da Costa (Yayasan Hualopu Ambon)
16. Dr. Kusrini (Dinas Kesehatan Sulsel
17. Masna Indra Ria (Perhimpunan KPKP ST)
18. Moersen SB SE (SATKORLAK PBP Dinas Kessolinmas)
19. Muh. Artsal (SAR UNHAS)
20. Muh. Yusuf (Yay. Biasreka)
21. Murkdianingsih (YAKKUM Emergency Unit)
22. Okta Fitrianos (OXFAM Banda Aceh)
23. Saiful Bahri (Oxfam Banda Aceh)
24. Saiful Syahman (Islamic Relief)
25. Sang Anggapratiwi (Depkes RI Jakarta)
26. Sri Eddy Kuncoro (ACT DD)
27. Supardi Lasaming (WALHI Sulteng)
28. Tonny Victor (Oxfam Banda Aceh)
29. Tri Dani Widyastuti (Pusat Studi Bencana ITS)
30. Usman Fabanyo (LSM Primari Nabire Papua)
31. Vandayani I.Y. Lumunon (CARDI Maluku Utara)
32. Yozia Tikupadang (CWS)
33. Nurdin Amir (Walhi Sulsel)
34. Dandy (YLK Sulsel)

Fasilitator Training :

1. Benny Usdianto (Oxfam GB)
2. H. Iskandar Leman (Oxfam International, Oxfam America)

:: Pelatihan untuk Pelatih Sphere Tingkat Nasional, Magelang-Indonesia

Pelatihan untuk Pelatih Sphere Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh MPBI ini berlangsung dari tanggal 18-23 September 2005, di Magelang-Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan pelatihan ketiga untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, dan pertamakali diselenggarakan di Indonesia. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 22 orang, yang sebelumnya para peserta ini telah mengikuti pelatihan dasar Sphere di tiga kota (Bogor, Denpasar, dan Denpasar).

Selain berasal dari beragam latarbelakang (pemerintah, akademisi, LSM lokal/internasional, masyarakat), ke-22 peserta tersebut merepresentasikan wilayah yang berbeda-beda: 10 peserta berasal dari Jakarta, 3 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Timur, 2 dari Sulawesi Selatan, 2 dari Aceh, 1 dari Bali, 1 dari Papua, dan 1 peserta dari Nusa Tenggara Timur. Berikut ini nama-nama peserta yang ikut TOT Sphere di Magelang.

1. Adi Nugroho (SHEEP Indonesia
2. Ambo Tang (YSBB-Makassar)
3. Banu Subagyo (Oxfam GB)
4. Catur J. Sudira (MPBI)
5. Didik S. Mulyana (Komunitas Peduli Bencana)
6. Edi Purwanto (YEU – Ambon)
7. Eko Supeno (LPPM-UNAIR)
8. Endra Setyawan (PMI Bali)
9. Faisal Djalal (Como Consulting-Jakarta)
10. Inda Fatinaware (Pokja Analisis dan Studi Kebijakan-Makassar)
11. Julius Nakmofa (FKPB-Kupang)
12. Nurjanah (Puskasi STKS-Bandung)
13. Oya Rocita (Kerlip-Bandung)
14. Raja Surya DM. (Polhukam)
15. Saiful Syahman (Islamic Relief)
16. Sigit Gendon Widdiyanto (Kappala Indonesia-Yogyakarta)
17. Sofyan (Desk Aceh-Walhi Eknas)
18. Surya Aslim (Islamic Relief)
19. Tri Dani Widyastuti (Pusat Studi Bencana ITS-Surabaya)
20. Usman Fabanyo (LSM Primari-Nabire, Papua)
21. Wanti Maulidar (Yayasan Bungoeng Jeumpa)
22. Winarno Yusdi (IIDP-Jakarta).

Fasilitator Training :

1. Mark Prasopa-Plaizier (pernah di RedR, sekarang di Oxfam International, Geneva)
2. Lusi (Oxfam Australia)
3. Ginny (Oxfam Australia)
4. Benny Usdianto (Oxfam GB)
5. H. Iskandar Leman (Oxfam International, Oxfam America)
6. Eko Prasetyo (CWS)

Diskusi PB
Diskusi Pengembangan Wacana PB
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

MPBI didirikan dengan tumpuan gagasan yang sederhana tetapi visioner, yaitu sebagai suatu wadah berhimpun bagi para pelaku untuk praktik PB yang lebih baik demi terwujudnya mayarakat yang diliputi rasa aman dari risiko bencana. Hanya ada tiga premis utama, yaitu konsep wadah berhimpun, praktik yang lebih baik, dan kontribusi terwujudnya rasa aman masyarakat dari risiko bencana. MPBI didirikan bukan sebagai organisasi pelaksana. Ia berminat menjadi arena wacana arus atas pada tataran konsep dan kebijakan dan konvergensinya dengan praktik di lapangan.

Pada bulan Mei 2010 sampai dengan Desember 2011 MPBI mengadakan serangkaian kegiatan yang disebut “Diskusi Pengembangan Wacana Penanggulangan Bencana”. Daftar topik diskusi pengembangan wacana PB tahun 2010-2011 adalah sbb:

1. Mei – Juni 2010 Topik: Anggaran PB.
2. Juli – September 2010 Topik: Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
3. Oktober – Desember 2010 Topik: Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Januari – Maret 2011 Topik: Kerelawanan (volunteerism)
5. April - Juni 2011 Topik: Mitigasi Bencana
6. Juli - September 2011 Topik: Sistem Peringatan Dini
7. Oktober – Desember 2011 Topik: Tanggap Darurat

Untuk bulan Mei-Juni 2010 ini topiknya adalah mengenai anggaran PB, subtopik diskusi antara lain:

1. Sabtu, 15 Mei 2010: Perencanaan anggaran PB pada pemerintah Pusat. Narasumber: Rinto Andriono, IDEA (notulensi diskusi).
2. Kamis, 27 Mei 2010: Perencanaan anggaran PB pada pemerintah daerah. Narasumber: Didik Mulyono, Oxfam (notulensi diskusi, materi paparan).
3. Kamis, 3 Juni 2010: Perencanaan anggaran PB pada pemerintah daerah. Narasumber: Temmy Purboyono, Kepala Seksi Program BPBD Provinsi Jawa Tengah (notulensi diskusi, materi paparan, Kegiatan BPBD Provinsi Jawa Tengah).
4. Kamis, 10 Juni 2010: Diskusi buku IDEA dan Penganggaran PB. Narasumber: Sunarja, IDEA (notulensi diskusi, materi paparan).
5. Kamis, 24 Juni 2010: Akuntabilitas Penggalangan Dana Bencana. Narasumber: Bpk. Hamid Abidin, PIRAC (sedang dikonfirmasikan kesediaannya utk menjadi narasumber)
6. Semua acara di atas dilakukan di MPBI di Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat 10340.